MEGAKALTIM.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Arahan ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Instruksi tersebut tetap berlaku hingga Jumat (22/2) malam, usai PDIP mengadakan rapat internal selama tiga jam di kediaman Megawati.

"Surat instruksi untuk menunda retreat masih tetap berlaku hingga saat ini," ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, kepada wartawan saat meninggalkan kediaman Megawati.

Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada 20 Februari 2025.

"Diperintahkan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan mereka guna menghadiri retreat di Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025," demikian isi instruksi tersebut.

Bagi mereka yang sudah dalam perjalanan ke Magelang, Megawati meminta agar segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa terdapat 53 peserta yang tidak menghadiri retreat di Akmil Magelang. Dari jumlah tersebut, enam orang menyatakan berhalangan hadir dengan alasan sakit atau kendala lainnya, sementara 47 peserta lainnya tidak memberikan keterangan hingga Jumat petang.

Bima menambahkan bahwa berdasarkan data kehadiran tersebut, terdapat kemungkinan kader PDIP tetap mengikuti retreat tersebut. Sebab, jumlah kepala daerah dari PDIP yang seharusnya hadir di acara tersebut lebih dari angka yang tercatat.

"Seharusnya ada kader PDIP yang hadir dalam retreat ini, karena berdasarkan data yang ada, jumlahnya lebih dari angka yang tercatat. Namun, kami masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut," ujar Bima di depan gerbang Akmil, Jumat petang.

Presiden ke 7 RI, Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media kepadanya soal adanya instruksi dari PDI Perjuangan yang meminta para kadernya menjabat sebagai kepala daerah agar menunda ikut dalam retreat kepala daerah di Magelang.

Hal ini dijawab Jokowi saat ditemui awak media di kediaman pribadinya di Solo, Jumat (21/2/2025).

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi.

Ia lalu mengatakan, untuk agenda dengan undangan langsung dari presiden itu, semestinya para kepala daerah bisa hadir datang. Karena, kata Jokowi, kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” ujarnya. (tam)