MEGAKALTIM.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi pelayanan publik yang penting.

Hasan menyebut adanya upaya pihak tertentu yang menyebarkan ketakutan atau fear mongering terkait kebijakan tersebut.

“Informasi yang beredar saat ini kemungkinan berasal dari sumber anonim yang mencoba menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).

Ia menjelaskan bahwa setiap kementerian akan melakukan penghematan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar program yang manfaatnya bagi publik tidak dapat diukur dengan jelas untuk dihentikan.

“Anggaran perjalanan luar negeri, kegiatan seremonial, serta perjalanan dinas akan dikurangi,” tambah Hasan.

Namun, ia menegaskan bahwa ada beberapa pos anggaran yang tetap dipertahankan, seperti kewajiban pelayanan publik (public service obligation) dan belanja pegawai.

Selain itu, anggaran untuk bantuan sosial juga tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

Kebijakan efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan tersebut, Presiden menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta pengurangan alokasi dana transfer ke daerah.

Sejumlah kementerian dan lembaga telah mulai menerapkan langkah-langkah efisiensi guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan untuk memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka efisiensi belanja negara serta mendukung pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang berkurang hingga Rp 81 Triliun.

Langkah ini diambil berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, di mana Prabowo mengarahkan efisiensi anggaran hingga Rp 360 triliun.

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pihak yang terkena dampak terbesar. Anggarannya dipangkas hingga Rp4,81 triliun atau setara 75,2 persen dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun.

2. Kementerian Pekerjaan Umum juga mengalami pemotongan anggaran signifikan, yaitu sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu yang sebelumnya mencapai Rp110,95 triliun.

3. Pemangkasan juga terjadi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan anggaran yang dikurangi sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari total pagu yang semula Rp5,27 triliun.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,46 triliun atau sekitar 62,9 persen dari total pagu Rp2,33 triliun.

5. Tak ketinggalan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menerapkan efisiensi anggaran. Dana yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp626,39 miliar dipangkas hingga Rp433,19 miliar, atau setara 69,1 persen. (tam)