MEGAKALTIM.COM - Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini terseret dalam kontroversi terkait kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut Tangerang.

Dua perusahaan yang diduga memiliki SHGB di wilayah tersebut adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa.

Informasi ini terungkap melalui dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mencatat posisi Freddy sebagai Komisaris di kedua perusahaan tersebut.

Dilansir dari Fasenews.id, latar belakang Freddy Numberi sebagai tokoh militer asal Papua, yang mana merupakan purnawirawan TNI AL.

Posisi Freddy Numberi tercatat dalam Akta Hukum Umum (AHU) kedua perusahaan tersebut.

Nama Freddy semakin menjadi perhatian publik setelah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkap adanya Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah pagar laut Tangerang.

Kasus ini menarik perhatian masyarakat, khususnya terkait izin penggunaan lahan di laut untuk kegiatan komersial.

Sebelum isu ini muncul, Freddy Numberi dikenal sebagai sosok berprestasi di bidang militer, pemerintahan, dan politik.

Sebagai putra asli Papua, Freddy Numberi pernah menjabat di tiga kementerian berbeda dan mencapai pangkat tinggi di TNI AL sebagai perwira asal Papua.

Karena latar belakangnya, tak sedikit orang yang penasaran siapakah sosok Freddy Numberi, dan bagaimana rekam jejak kariernya. Berikut penjelasannya!

Freddy Numberi, sosok yang dikenal sebagai mantan perwira militer dan politisi ternama Indonesia, lahir pada 15 Oktober 1947 di Yapen Waropen, Papua.

Sebagai seorang purnawirawan TNI AL, Freddy Numberi mencapai pangkat terakhir sebagai Laksamana Madya.

Freddy Numberi memulai pendidikan militernya di AKABRI pada 1968, kemudian melanjutkan ke Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya dan lulus pada 1969.

Pada Desember 1971, Freddy Numberi dipercaya untuk menjadi Komandan KRI Sembilan yang bertugas di wilayah timur Indonesia.

Selama kariernya, Freddy Numberi juga memimpin Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor antara 1995 hingga 1996.

Freddy Numberi sempat menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V yang mencakup wilayah Irian Jaya dan Maluku.

Usai pensiun dari TNI AL dan kemiliterannya, Freddy Numberi beralih ke dunia politik dan menduduki berbagai posisi penting.

Dirinya dipercaya menjadi Gubernur Papua pada tahun 1998, seperti yang tercatat di laman Pemprov Papua.

Freddy Numberi juga menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Kabinet Persatuan Nasional pada periode 1999-2001, di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Freddy Numberi diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta.

Kemudian, Freddy Numberi pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin kementerian tersebut dari 2004 hingga 2009.

Masih di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Freddy Numberi menduduki posisi Menteri Perhubungan dari 2009 hingga 2011, menggantikan Jusman Syafii Djamal.

Pada Oktober 2011, Freddy Numberi digantikan oleh E.E. Mangindaan setelah dilakukan reshuffle kabinet.

Freddy Numberi terakhir kali melaporkan kekayaan pribadinya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2010.

Pada waktu itu, Freddy Numberi tengah menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Laporan LHKPN milik Freddy Numberi yang tercatat pada tahun 2010 mengungkapkan total kekayaannya mencapai Rp4 miliar dan 77.674 dolar AS.

Namun, angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp100 juta dibandingkan dengan laporan yang diajukan pada tahun 2007.

Pada tahun 2010, rincian kekayaan Freddy Numberi tercatat sebagai berikut:

• harta tidak bergerak senilai Rp2,4 miliar

• kendaraan dan mesin senilai Rp132 juta

• harta bergerak lainnya senilai Rp32 juta, serta

• giro dan setara kas sebesar Rp1,44 miliar.

Di sisi lain, dalam laporan LHKPN pada 2 Oktober 2007, saat Freddy Numberi masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, total kekayaannya tercatat sebesar Rp4,18 miliar dan 85.713 dolar AS.

Dengan adanya dugaan bahwa Freddy Numberi menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan besar, banyak pihak yang kini mempertanyakan jumlah kekayaan terbarunya.

Namun, hingga saat ini belum ada laporan terbaru yang mengungkapkan harta kekayaan dari sosok yang dikenal berpengalaman di berbagai sektor pemerintahan ini.

Kini, nama Freddy Numberi kembali menjadi perhatian publik setelah adanya dugaan keterlibatannya sebagai komisaris di dua perusahaan yang memiliki SHGB dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten. (shi/daf)