MEGAKALTIM.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan pernyataan tegas mengenai kasus penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang melibatkan kementerian tertentu.

Dalam unggahan di akun X-nya, Mahfud meminta para menteri yang kementeriannya terlibat dalam masalah ini untuk tidak takut terjerat pidana.

Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana bukanlah menteri atau pejabat tinggi, melainkan mereka yang terlibat langsung dalam proses penerbitan HGU tersebut, seperti aktor intelektual dan peserta yang berniat mengeluarkan sertifikat tersebut.

"Yang bertanggungjawab secara pidana adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang. Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi," ujarnya pada Selasa (28/1).

Mahfud juga menegaskan pentingnya transparansi dalam menangani kasus ini, dengan menyerahkan bukti-bukti pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa menutupi kasus dengan alasan menjaga marwah institusi bukanlah solusi.

"Serahkan mereka yang melanggar hukum bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa penerbitan SHGB dan SHM untuk pagar laut di pesisir pantura Kabupaten Tangerang dinilai cacat prosedural dan material sehingga batal demi hukum.