MEGAKALTIM.COM - Statement soal raja kecil disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat dirinya berpidato di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2)..

Statement raja kecil itu, Prabowo Subianto sampaikan sehubungan dengan adanya langkah penghematan yang saat ini ia jalankan di pemerintahan.

Prabowo Subianto turut membeberkan alasan mengapa dirinya harus memangkas anggaran kementerian.

Ia menegaskan, langkah ini diambil demi rakyat Indonesia bukan kepentingan kelompok tertentu atau pribadi.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, yang alasan untuk nyolong ingin dihentikan, dibersihken," kata Prabowo dalam pidatonya.

Meski begitu, Prabowo menyebut ada pihak yang mencoba melawan dirinya dalam kebijakan penghematan anggaran ini. Ia menyebut pihak tersebut sudah seperti raja kecil.

Namun siapa dia, Prabowo tidak membeberkannya.

"Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada," kata Prabowo.

Dirinya pun kemudian melanjutkan pidatonya lagi.

"Saya mau hemat uang untuk rakyat, untuk memberikan makan anak-anak, rakyat, saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia," kata Prabowo.

Sebelumnya Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk menghemat anggaran kementerian/lembaga senilai Rp 306,7 triliun.

Salah satu tujuannya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan Inpres itu kemudian dilanjutkan dengan surat dari Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang ditujukan kepada berbagai pejabat negara, termasuk menteri, Kapolri, Jaksa Agung, serta pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi pelayanan publik yang penting.

Hasan menyebut adanya upaya pihak tertentu yang menyebarkan ketakutan atau fear mongering terkait kebijakan tersebut.

“Informasi yang beredar saat ini kemungkinan berasal dari sumber anonim yang mencoba menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).

Ia menjelaskan bahwa setiap kementerian akan melakukan penghematan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar program yang manfaatnya bagi publik tidak dapat diukur dengan jelas untuk dihentikan.

“Anggaran perjalanan luar negeri, kegiatan seremonial, serta perjalanan dinas akan dikurangi,” tambah Hasan.

Namun, ia menegaskan bahwa ada beberapa pos anggaran yang tetap dipertahankan, seperti kewajiban pelayanan publik (public service obligation) dan belanja pegawai.

Selain itu, anggaran untuk bantuan sosial juga tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini. (tam)