MEGAKALTIM.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia saat pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).

Ia menyampaikan bahwa demokrasi dengan melalui sistem pilkada adalah terlalu mahal. Pernyataan itu dikeluarkan Prabowo Subianto merespon apa yang diucapkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang sebelumnya sampaikan untuk cost dalam Pilkada adalah terlalu tinggi.

"Demokrasi yang kita jalankan, ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,"

"Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul?," ujar Prabowo Subianto di depan podium.

Ia pun katakan bahwa upaya koreksi semestinya bisa dilakukan untuk demokrasi melalui sistem pilkada ini.

"Dari wajah yang menangpun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,".

"Ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDI P, kawan-kawan dari partai lain. Mari kita berpikir. Mari kita tanya. Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," lanjut Prabowo.

Ia kemudian membandingkan dengan sistem yang dilakukan negara tetangga Indonesia yang menurutnya lebih efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati, katanya yang disambut riuh peserta HUT ke-60 Partai Golkar itu.

Berlanjut, dengan nada sedikit bercanda, Prabowo Subianto sampaikan bahwa sebenarnya hal ini bisa langsung disepakati jika para pimpinan-pimpinan partai politik (parpol) mau untuk memberikan keputusan.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, jangan terlalu dengar konsultan-konsultang asing itu. Saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak, Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," kata Prabowo.

Berlanjut di pihak partai politik, juga sudah merespon apa yang dikatakan Prabowo Subianto soal demokrasi melalui sistem pilkada itu.

Disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus, bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu adalah menyakni kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam sistem pemilu.

"Kalau soal pemilu dipilih DPRD saya kira kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi vox dei. Suara rakyat, suara tuhan," ujarnya di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).

Kemudian, untuk soal cost pilkada yang dinilai terlalu mahal, Deddy Sitorus sebut bahwa adalah keserakahan yang membuat itu terjadi.

"Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal karena yang menghamburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri," tambahnya. (tam)