MEGAKALTIM.COM - Pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemblokiran anggaran IKN ini terjadi setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran.

Isu ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/1).

Menurutnya, anggaran tersebut dipangkas sebagai bagian dari kebijakan penghematan dan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody sambil bercanda.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menambahkan bahwa dana yang diblokir ini tersebar di empat direktorat jenderal dan saat ini masih berada di Kementerian Keuangan.

"Itu mungkin masih ada Rp 14 triliunan, mungkin, Rp 14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya," kata Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2).

Ketika ditanya mengenai pemblokiran anggaran ini, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan saat ini.

"Kemarin sudah saya jawab. Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden," tegas Jokowi.

Jokowi juga turut menanggapi isu terkait hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan retak. Dengan tegas, ia membantah rumor tersebut.

“Hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo sudah lama, sudah terjalin lama. Hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama dan sampai saat ini hubungannya sangat solid,” ujar Jokowi.

Hingga saat ini, masih belum ada kejelasan apakah pemblokiran anggaran tersebut bersifat sementara atau akan berpengaruh terhadap kelanjutan proyek IKN. Publik masih menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah terkait proyek ambisius ini. (tam)