MEGAKALTIM.COM - Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto ke Yordania diwarnai simbol kedekatannya dengan sang kepala negara Raja Abdullah II.

Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II tampak sangat akrab, bahkan terkesan seperti kawan lama yang bersenda gurau ketika melakukan pertemuan.

Keakraban keduanya, bisa dilihat dari cara Raja Abdullah II menjamu Prabowo Subianto di Yordania.

Saat Prabowo Subianto baru tiba di bandara, ia langsung ditemui dan juga diantar langsung ke hotel oleh Raja Abdullah II.

Raja Abdullah II lah yang menyetir mobil yang ditumpangi Prabowo Subianto.

“Bahkan beliau (Raja Abdullah II) yang mengendarai kendaraan kepresidenan, membawa atau mengantarkan Bapak Presiden menuju tempat bermalam di Kota Amman Yordania,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan Setpres, Senin (14/4/2025).

Siapa sebenarnya Raja Abdullah II itu?

Tim redaksi Megakaltim.com himpun informasinya.

Abdullah II (lahir 30 Januari 1962, di Amman, Yordania) adalah Raja Yordania sejak tahun 1999. Ia menggantikan ayahnya, Raja Hussein, yang beberapa minggu sebelum wafat menetapkan Abdullah sebagai putra mahkota.

Abdullah berasal dari Dinasti Hashemite, yang diyakini oleh umat Muslim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad (Ahlul Bait). Pengaruh dinasti ini di Yordania menguat sejak negara tersebut merdeka, karena mereka sebelumnya dikenal sebagai penjaga kota suci Mekah dan Madinah pada era Kesultanan Utsmaniyah.

Sebagai anak sulung Raja Hussein, Abdullah awalnya menjadi putra mahkota hingga usia tiga tahun. Namun, karena situasi politik Timur Tengah saat itu, Raja Hussein menunjuk Pangeran Hassan (pamannya) sebagai pewaris tahta.

Abdullah mengenyam pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat, lalu lulus dari Akademi Militer Kerajaan Sandhurst pada tahun 1980.

Ia sempat bertugas di militer Inggris dan juga angkatan bersenjata Yordania, hingga pada tahun 1993 diangkat sebagai wakil komandan Pasukan Khusus Yordania, dan menjadi komandannya pada tahun 1994. Tahun yang sama, ia menikah dengan Rania al-Yasin, seorang keturunan Palestina yang dibesarkan di Kuwait.

Pada Januari 1999, ketika kesehatan Raja Hussein memburuk, Abdullah ditunjuk sebagai pewaris tahta. Setelah kematian ayahnya pada 7 Februari 1999, Abdullah naik takhta dan secara resmi dinobatkan sebagai Raja Yordania pada 9 Juni 1999.

Sebagai raja, Abdullah melanjutkan banyak kebijakan ayahnya. Setelah serangan 11 September 2001, ia mendukung kampanye global melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat. Ketika AS menginvasi Irak tahun 2003, Yordania mengizinkan keberadaan pangkalan militer AS di wilayahnya.

Abdullah juga sangat mendukung perdamaian Israel-Palestina dan aktif dalam perundingan solusi dua negara.

Namun, memburuknya hubungan Israel-Palestina di akhir 2010-an membuat hubungan Yordania-Israel tegang. Pada 2019, Abdullah menolak memperpanjang sewa tanah kepada petani Israel, dan tanah tersebut dikembalikan kepada Yordania tahun berikutnya.

Abdullah juga memodernisasi militer Yordania untuk menghadapi ancaman eksternal seperti konflik di Irak dan Suriah. Meskipun sempat terjadi serangan bom mematikan oleh al-Qaeda di Amman tahun 2005, Yordania berhasil menghindari kekacauan besar seperti negara-negara tetangganya.

Ancaman baru muncul pada 2013, yakni ISIS (juga dikenal sebagai ISIL), yang merupakan pecahan dari al-Qaeda di Irak. Yordania bergabung dengan koalisi udara pimpinan AS pada 2014. Setelah seorang pilot Yordania dibunuh secara brutal oleh ISIS, Abdullah meningkatkan serangan terhadap kelompok tersebut. Akibat konflik regional, Yordania menampung jumlah pengungsi per kapita tertinggi di dunia, dan Abdullah mengandalkan bantuan internasional untuk mengatasi beban tersebut.

Di dalam negeri, Abdullah mempromosikan reformasi ekonomi dan sosial, seperti penerapan sistem pasar bebas dan peningkatan hak perempuan. Namun, reformasi politik berjalan lambat. Ia mencoba membatasi pengaruh Front Aksi Islam (sayap politik Ikhwanul Muslimin) dan mendorong sistem pemilu yang fokus pada program partai, bukan identitas kesukuan.

Abdullah menghadapi protes dari kelompok Islamis, aktivis buruh, dan masyarakat umum karena pengangguran dan kenaikan biaya hidup. Namun, demonstrasi tersebut tetap terkendali dan tidak sebesar gelombang Arab Spring di negara lain. Tantangan utama bagi Abdullah datang dari perang saudara Suriah pada 2011 yang menyebabkan masuknya sekitar 1,5 juta pengungsi.

Langkah-langkah penghematan ekonomi yang diambil setelah masuk program pinjaman IMF pada 2016 memperburuk ketidakpuasan rakyat. Kenaikan pajak dan pemotongan subsidi menyebabkan gelombang protes besar pada 2018.

Pada April 2021, konflik internal istana menjadi sorotan saat Pangeran Hamzah, saudara tiri Abdullah yang pernah menjadi putra mahkota, dituduh terlibat dalam rencana penggulingan raja setelah bertemu para tokoh suku yang mengkritik pemerintahan. Dua orang dekat Hamzah kemudian dihukum atas tuduhan makar. Hamzah sendiri pada April 2022 melepaskan gelar kebangsawanannya karena perbedaan prinsip dengan institusi negara. (tam)