Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik.

"Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri," katanya.

Perihal pengawasan anggaran, selain juga diawali dari sisi internal di eksekutif legislatif, Henry Pailan menyebut pula akan pentingnya pihak eksternal ikut mengawasi.

Pihak eksternal itu, termasuk salah satunya, partisipasi masyarakat.

Jika dua tipe pengawasan itu dilakukan, maka APBD yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, bisa dapat dirasakan.

"APBD itu sebenarnya di internal sudah diawasi. Meliputi pengawasan dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jendral Departemen (Irjen) atau Unit Pengawas Lembaga Non Departemen, Inspektorat Wilayah (Itwil), serta Satuan

Pengawas Intern (SPI)," ucapnya.

"Kemudian, ketika masyarakat juga ambil bagian (pengawasan penggunaan anggaran pada APBD), maka hal itu akan lebih lengkap lagi," katanya lagi. (tam)