Dalam keterangan tertulisnya pada 16 Desember 2024, Deddy menyatakan, “PDI-P mempunyai nilai moral dan etika politik untuk menjaga harkat dan martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati selama menjabat.”.

Deddy menambahkan bahwa meski partai memiliki waktu untuk mengevaluasi pelanggaran etik para kader, mereka memilih untuk fokus pada agenda politik lainnya, yakni Pilkada 2024.

“Setelah pilkada selesai, kita punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melanggar aturan partai,” kata Deddy.

Proses pemecatan ini, lanjut Deddy, bukan hanya tentang Jokowi dan keluarganya, melainkan evaluasi terhadap kader-kader PDI-P di seluruh Indonesia.

Deddy juga menekankan bahwa pemecatan ini bukan untuk menghindari persaingan dengan Gibran dan Bobby, melainkan sebagai bagian dari penegakan disiplin internal partai.

“Pemecatan sebaiknya dilakukan setelah semua kontestasi politik selesai, agar jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” pungkas Deddy. (apr)