Itu lah yang dinilai Rocky Gerung, bahwa keputusan ini semakin membuat terang bahwa ini adalah ambisi dari Presiden itu sendiri.

Lebih lanjut, hal yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintahan selanjutnya akan melanjutkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Terutama, dalam soal penganggaran di APBN.

"Jokowi sampai akhir ujung masa jabatannya masih berupaya untuk jual IKN, masih berupaya untuk meminang investor. Tetapi kita tahu bahwa di belakang itu, semua yang disebut sebagai jaminan investasi asing, semua itu adalah MoU. Ya semacam basa basi yang masih bisa dibatalkan, karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya," katanya.

"Bagaimana kalau pemerintahan berikutnya Pak Prabowo misalnya tidak hendak meneruskan IKN? Jadi kelihatannya Jokowi, seolah-olah pamer sesuatu yang tidak mungkin dia kendalikan lagi. Dan kesempatan kita untuk menilai, bahwa Jokowi memang menyimpan banyak problem," lanjut Rocky Gerung.

Sebagai informasi, saat ini anggaran untuk IKN pada 2025 mendatang, disiapkan ada pada angka Rp 15 Triliun.

Angka pembangunan IKN Rp 15 Triliun itu diplot pada dua sumber anggaran, yakni melalui Otorita IKN sebesar Rp 5,89 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 9,11 triliun. (tam)