MEGAKALTIM.COM - Shandy Martha Praja, Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), belakangan menjadi sorotan publik terkait pernyataannya mengenai pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut beberapa orang, pernyataan Shandy Martha Praja itu tidak melindungi hak nelayan yang secara tegas menentang adanya pagar laut.

Dilansir dari Fasenews.id, pernyataan Shandy Marta Praja menyebutkan bahwa proyek tersebut merupakan inisiatif swadaya nelayan setempat, yang bukan digerakkan oleh pihak berkepentingan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Shandy Martha Praja di depan para penonton dan narasumber lainnya dalam program televisi “tvOneNews” dengan topik pembahasan berupa persoalan pagar laut Tangerang pada 14 Januari 2025.

Saat dihadapkan dengan sejumlah narasumber, termasuk nelayan Kholid, Shandy Martha Praja terlihat kagok menjawab pertanyaan terkait pernyataannya sendiri.

Kholid secara blak-blakan langsung menanyakan kepada Shandy Martha Praja mengenai klaim yang diucapkannya, di mana terkesan mendukung pembangunan pagar laut.

Padahal sebagai nelayan yang sehari-hari beraktivitas di laut, Kholid merasakan langsung dampak negatif dari pagar laut tersebut.

Mendengar Shandy Martha Praja menyebut bahwa proyek pagar laut didorong oleh swadaya alias inisiatif masyarakat setempat, Kholid merasa tidak terima dan mengajukan pertanyaan balik kepada Shandy.

“Kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya. Karena tolok ukurnya adalah pendapatan dari nelayan. Saya hitung, bambu itu dari Karangserang sampai Kronjo diperkirakan jutaan.

Kalau perbatang bambu aja, harga bambu Rp20 ribu sampai Rp15 ribu,” ucap Kholid.

“Kita hitung dari yang terendah, (bambu) Rp15 ribu dikali berapa juta bambu, udah berapa. Kira-kira masuk enggak dalam pikiran kita ketika itu swadaya masyarakat? Sementara pendapatan masyarakat sendiri morat-marit,” tanya Kholid lebih lanjut, nelayan viral penentang pagar laut.