Melainkan SHGB tersebut hanya terletak di Desa Kohod saja, tidak ada di tempat lain.

Berhubung kuasa hukum Agung Sedayu Group tersebut menyatakan bahwa Desa Kohod menjadi satu-satunya lokasi kepemilikin SHGB anak perusahaannya, maka apakah ini saling berkaitan? Apakah Arsin sang kepala desa terlibat dengan proyek pagar laut?

Sayangnya, kecurigaan ini masih belum dapat dibuktikan secara nyata.

Diperoleh informasi bahwa saat ini Kades Kohod tersebut akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait SHGB pagar laut di Tangerang.

Bahkan, kini Arsin seperti maling tertangkap basah.

Warga dan aktivis mengunjungi kediamannya untuk bertanya soal proyek pagar laut, namun Arsin justru kabur dan jarang berada di rumah seolah-olah takut tidak bisa menjawab.

Dengan kepemilikan SHGB pagar laut di Desa Kohod, kuasa hukum Agung Sedayu Group pun menyatakan bahwa sertifikat tersebut diperoleh secara legal, melalui proses balik nama yang sah, dengan pembayaran pajak yang tercatat, serta didukung dengan Surat Keputusan (SK) Surat Izin Lokasi/PKKPR. (shi/daf)