“Kenapa? Karena yang namanya korporasi pasti mikirnya untung rugi. Lah, kalau negara, pasti bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuma di sini kami nggak merasakan itu,” ungkap Kholid.

Selain membatasi akses, pagar-pagar tersebut juga mengganggu jalur pelayaran nelayan, menyebabkan kerusakan pada perahu, serta meningkatkan biaya operasional mereka.

“Ketika laut dipagar kan jadi susah, ruang lingkupnya jadi kecil. Yakin itu bukan saya doang yang merasakan. Kalau ada nelayan yang tidak merasa terganggu itu kayaknya harus dipertanyakan,” kata Kholid.

“Kesulitannya, nomor satu itu jarak tempuh, yang harusnya habis 2-3 liter jadi dua kali lipat. Kedua, kadang ada patahan-patahan bambu itu kalau nggak terlihat akan nabrak dinding perahu. Sementara dinding perahu kita dari kayu bisa bolong atau kena kipas bisa patah,” tuturnya.

“Ketiganya, ketika ada musim gelombang besar, kebetulan saya nelayan tradisional semacam nelayan rajungan. Nah, ketika saya memilih lokasi yang banyak ikan, di situ juga ada pagar, yang akhirnya saya harus menghindari itu. Kalau dipaksakan nanti pemasukan dan pengeluarannya tidak seimbang, mending saya cari yang lain,” ujar Kholid menjelaskan.

Kholid mengungkapkan dalam pembicaraannya bahwa laut seharusnya menjadi pemersatu bangsa, bukan malah dipisahkan dengan pagar yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kholid pun berharap suara para nelayan didengar dan proyek tersebut dapat dievaluasi kembali demi kesejahteraan rakyat.

“Indonesia itu bukan dipisahkan oleh laut, tapi disatukan oleh laut. Kalau ada yang bilang ada yang tidak terganggu dengan pagar itu, tapi alangkah baiknya tidak ada bangunan-bangunan itu,” jelas Kholid. (apr/daf)