Alissa juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelesaian kasus ini, mengingat banyaknya video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan keberadaan pagar laut tersebut.

“Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah bukan dikavling,” tegas Alissa.

Lebih lanjut, Alissa berharap agar pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab dalam menangani masalah ini.

Alissa menekankan bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa harus mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Sekarang yang paling penting adalah, justru pemerintah sekarang mengambil keputusan mau diapakan,” pungkasnya.

Kasus ini terus menjadi sorotan publik karena tidak hanya berdampak pada lingkungan dan mata pencaharian nelayan, tetapi juga mengungkap adanya masalah sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Jaringan Gusdurian berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (daf/cin)