KPK Tidak Perlu Ketua: Ia juga mengusulkan agar KPK dipimpin oleh seorang koordinator yang rotasinya dilakukan setiap tahun, alih-alih memiliki satu ketua tetap.

Penyelarasan Tugas KPK, Kejaksaan, dan Polri: Djoko berpendapat bahwa pembentukan satuan tugas baru seperti Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) bukanlah masalah, justru akan memperkuat sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam pemberantasan korupsi.

Fokus pada Kasus Korupsi Besar: Alamsyah mendukung fokus KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang berdampak signifikan terhadap kerugian negara dan program nasional.

Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Ia menekankan pentingnya kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri untuk menghindari rivalitas dalam penanganan kasus korupsi.

Usulan Standar Penghitungan Kerugian Negara: Agus mengusulkan agar ada aturan standar untuk penghitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Menurutnya, penghitungan yang jelas dan terukur sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Proses uji kelayakan dan kepatutan ini memberikan gambaran tentang visi dan misi masing-masing calon pimpinan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Para capim mengusulkan berbagai langkah strategis mulai dari perbaikan sistem internal di KPK hingga penyelarasan tugas dengan lembaga lain.

Hasil dari uji kelayakan ini nantinya akan menentukan siapa saja yang terpilih menjadi pimpinan KPK yang baru untuk periode 2024-2029. (apr)